Cegah Unjuk Rasa Anarkis dan Perkelahian Kelompok, Sekda Buka Rakor Gangguan Kamtibmas Wilayah Sulawesi Selatan 

MAKASSAR - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, membuka Rapat Koordinasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) di Wilayah Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur, Rabu, 26 Juli 2023.

Baca juga: Bu Dokter Hasnah Syam Kunjungi Korban Kebakaran Sepe'e

Andi Darmawan mengungkapkan, kegiatan ini sebagai upaya menyatukan persepsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masyarakat Sulawesi Selatan.

"Hal ini menjadi sangat penting, mengingat pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah amanah yang diberikan negara kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, " ucapnya.

Baca juga: Dapat Suntikan Dana, Pemkab Segera Bangun Cekdam Pengendali Banjir

Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu diadakan pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu.

Andi Darmawan menjelaskan, unjuk rasa yang sering terjadi di Kota Makassar memberikan citra yang kurang baik dengan adanya aktivitas seperti penutupan jalan, membakar ban dan melakukan aksi anarkis memberikan dampak terganggunya ketertiban umum.

Baca juga: Setya Kita Pancasila Disambut Kepala BNPT

"Selain itu maraknya perkelahian antar kelompok juga sering terjadi sehingga mengakibatkan adanya rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar, " tegasnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombespol Mokhammad Najib, dalam sambutannya melaporkan situasi Kamtibmas di Sulawesi Selatan fluktuatif, namun secara keseluruhan banyak perubahan yang lebih baik.

Baca juga: 12 Hari Dinyatakan Hilang, I Nyoman Supag Ditemukan Tak Bernyawa

"Dan Alhamdulillah di tahun ini terjadi peningkatan yang lebih kondusif. Konflik antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis harus diawali dengan tindakan pencegahan, " ujarnya.

Dengan demikian, Najib menilai kegiatan ini sebagai langkah yang tepat untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan, terutama dalam menghadapi tahun politik  2024 mendatang.

Baca juga: Dapat Sumbangan Sapi 1,4 Ton dari Warga Soppeng, Gubernur Jadikan Hewan Qurban Untuk Fakir Miskin

Najib juga menuturkan, mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen keamanan yang komprehensif dengan menggerakkan segala sumber daya yang ada dengan memperkokoh sinergitas dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan keamanan lainnya.

Hal yang sama disampaikan, Asintel Kasdam XIV Hasanuddin Kolonel Infantri Enjang. Menurutnya, perkelahian antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang terjadi di Sulawesi Selatan dari Januari hingga Juli tahun ini jumlahnya cukup tinggi.

"Ada dalam data kami dari bulan Januari hingga bulan ini perkelahian antar kelompok yang terjadi di Sulawesi Selatan hampir 67 kali kejadian. Itu tersebar di beberapa kabupaten baik di Makassar maupun wilayah-wilayah lainnya, " ungkapnya.

"Kemudian untuk unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis serta unjuk rasa lainnya dari bulan Januari sampai bulan Juli itu tercatat sekitar 651 kegiatan unjuk rasa yang terjadi, " jelasnya.

Oleh sebab itu, Enjang mengaku kegiatan yang digelar ini sangat bagus dan tepat untuk mencegah dan meminimalisir unjuk rasa yang mengarah kepada anarkis maupun perkelahian antar kelompok. (***)

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Serahkan Bantuan Tanggap Darurat Senilai Rp  800 Juta